Pernikahan 16 jam yang dilakukan oleh seorang pejabat di Direktorat Navigasi Kementrian Perhubungan Kota Makassar, mendapat protes dari Forum Pemerhati Masalah Perempuan (FPMP) Kota Makassar.
Koordinator Hukum FPMP, Rosmiaty, menilai, nikah siri merupakan pola yang dilakukan untuk dapat melakukan hubungan seksual dengan nyaman, namun sangat merugikan kaum perempuan.
“Di sini kaum perempuan tidak dapat menuntut hak-haknya,” kata Rosmiaty di Makassar, Jumat (6/12/2012).
Dia menjelaskan, pernikahan tersebut juga tidak memiliki keabsahan, karena hanya tercatat di selembar kertas, namun secara hukum tidak diakui.
“Pihak perempuan tidak dapat melakukan penuntutan, parahnya lagi bila hubungan nikah siri menghasilkan keturunan, maka sang anak tidak memiliki hak waris,” tuturnya.
Sementara itu MY, pejabat di Direktorat Navigasi Kementrian Perhubungan Kota Makassar yang berada di Jalan Sabutung Makassar saat akan dikonfirmasi tampak kosong.
sumber
Tidak ada komentar:
Posting Komentar